Surabaya || gayortinews.com – Acara dalam rangka rapat koordinasi aktivis Surabaya dalam menyongsong Pilkada Surabaya 2024 yang diadakan di jalan Diponegoro 152 tepatnya di restoran Mahameru sekira jam 10.00wib Sabtu 6/7/2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para aktivis , LSM , Media , DPRD provinsi Jawa Timur dari partai Gerindra Hadi Dediansah S.pd,M.Hum.(calon walikota Surabaya).
Hadi menyampaikan parameter warga Surabaya adalah nik siapa saja yang punya nik Surabaya itu adalah penduduk Surabaya yang jumlahnya kurang lebih 3juta 500 itu yang sah penduduk Surabaya.
Terkait APBD Surabaya saya yakin aktifis Surabaya pasti tau , Sebelum covid APBD Surabaya sekitar 12 triliun setelah 2 tahun berjalan sekarang posisinya berada di 10,8 triliun ini kan berarti kaya luar biasa Surabaya tetapi apakah sudah dinikmati oleh masyarakat Surabaya saya lihat belum nampak tetapi masih proses dan kalaupun jadi lagi pasti tetap masih proses dan dari para aktivis terlalu semangatnya dengan pedenya merdeka dan selalu merdeka apakah sudah merdeka belum jawabnya.
APBD 2025 akan tembus di angka 15 sampai 16 triliun yang 10 triliun aja sudah kaya apalagi sampai tembus 16triliun apa tidak kaya Surabaya tapi apa yang terjadi anak-anak susah dalam pendidikan karena orang tuanya gak punya duit saya sering dilapori pak anak saya tidak bisa mengambil ijazah karena nggak punya duit.
20% dari APBD itu cukup untuk membiayai anak sekolah dari SD sampai SMA mestinya gratis dengan anggaran 11 triliun diambilkan 20% jadi 2,2 triliun kata Dedi di depan para aktivis LSM media dan para tamu secara blak-blakan.
Tahun 2025 APBD Surabaya tembus 16 triliun Surabaya kaya raya dan program saya pertama adalah faktor ekonomi kesejahteraan bicara Surabaya hebat bicara Surabaya maju tapi kalau masih ada masyarakat yang ekonominya lemah , kelaparan itu bukan hebat bukan maju namanya.
Masyarakat Surabaya lemah dari segi ekonominya maka jangan dibuat miskin terus , masyarakat harus dibangkitkan dari kemiskinan.kata Dedi
Kalau orang tuanya tidak bisa bekerja mestinya anak-anaknya diberikan potensi untuk bekerja sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang layak.
Surabaya tidak bisa dipikirkan oleh satu orang tetapi Surabaya harus dipikirkan oleh masyarakat Surabaya.
Selama ini APBD Surabaya tidak terjadi transparansi informasi secara langsung terhadap masyarakat .
Dari program kemarin ada yang lebih dari tiga kk katanya akan diblokir dan tidak boleh lebih dari tiga kk ini adalah pelanggaran HAM.
Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang satu yang perlu dikaji adalah penyebabnya ekonomi kalau orang kaya tidak mungkin bertumpuk dalam satu rumah, kalau orang tidak mampu yang penting ada tempat tinggal jadi jangan divonis satu rumah tiga kk selebihnya diblokir ini pelanggaran HAM.tegasnya.(Red)
