Kalbar || gayortinews.com – Pontianak, Kalimantan Barat 01-02-2024 Berawal dari keinginan salah seorang narasumber yang berasal dari Desa sungai raya satu inisial nya sebut saja Nana.Yang berkeinginan untuk membuat paspor lewat jalur resmi melalui aplikasi,M paspor secara online, dan yang paling mengecewakan lagi melalui pendaftaran online tersebut Nana sudah di kibuli dengan selah seorang temannya sendiri dalam pendaftaran antrian online harus membayar Rp,600 ribu ujar Nana
Dengan berjalannya waktu sampai lah ketahapan pemitoan elektronik dan proses interview,namun dalam proses interview dan taya jawab dengan salah satu intansi imigrasi terlalu banyak pertanyaan dari oknum intansi imigrasi tersebut ujar Nana
Nana mengatakan kepada awak media dalam peraturan pemerintah secara resmi, saya sudah mengikuti prosedur yang berlaku, memenuhi persyaratan dalam pendaftaran online dan sudah membayar secara tunai ,Namun mengapa oknum imigrasi nya bisa membatalkan secara sepihak dan tidak mau di intimidasi,apa yang oknum itu lakukan katanya kebijakan, tinggi kebijakan ketimbang peraturan di NKRI ujar Nana.
Nana berharap agar oknum dari pihak imigrasi memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab banyak yang dirugikan dalam hal yang saya alami ini waktu dan meteril,dan kepastian yang tidak jelas menunda dan mempersulit masyarakat yang ingin membuat paspor ujar Nana.
Sembari menunggu Nana di panggilan kembali,saya menemui seorang konsumen yang kebetulan baru mengambil paspor yang,di buat Lewat jalur belakang ujar Nd saya menanyakan pembuatan paspor jalur belakang tersebut berapa kamu membayarnya,Nd menjawab 2 jt pak ujarnya kepada wartawan ,saya bertanya kembali dengan Nd bagaimana cara nya,Nd menceritakan kejadian sebulan yang lalu, bahwasanya Nd juga pernah membuat paspor lewat online dan di gagal kan oleh oknum imigrasi dengan permintaan peringatan yang di luar sepengatahuan kita pak ujarnya kepada wartawan.
Dengan jalur belakang tersebut siapa yang bermain-main pastinya kan oknum imigrasi ,dengan di angkat nya pemberitaan ini ke media online, agar pihak pemerintah dari imigrasi dapat memberikan klarifikasi dalam perbaikan kinerja dan tidak saling mencedrai bagi pengguna jasa dan pengayom masyarakat yaitu para oknum imigrasi agar lebih meningkat kan mutu dan kualitas kinerja jangan ada dusta diantara penyelenggara dan pengguna pungkas nd.( Tim/Ed/Joni)
