Jakarta. gayortinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Kepala Satuan (Kasat) Manggala Praja dan Kasat Bina Pelatihan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/8/2022). Adapun pejabat yang dilantik tersebut, yakni Kombes Pol. Singgamata sebagai Kasat Manggala Praja dan Kombes Pol. John Carles Edison Nababan sebagai Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan sejumlah pesan kepada pejabat yang dilantik, utamanya terkait peningkatan kualitas pendidikan di IPDN. Hal itu seperti meningkatkan sistem perekrutan praja yang semakin transparan. Dia juga mewanti-wanti jangan sampai ada praktik suap, meskipun itu berasal dari anak pejabat ataupun anak orang kaya. Semua anak di seluruh Indonesia, kata Mendagri, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi praja IPDN.
“Ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan dan dikerjakan dengan cukup baik, dan ini nanti saya minta menjadi landasan bagi Bapak-Bapak (yang dilantik) untuk bisa memperbaiki dan melanjutkan, dan memperbaiki lagi,” katanya.
Selanjutnya Mendagri berpesan, agar IPDN terus mampu menjauhi segala bentuk kekerasan serta menjaga kedisiplinan para praja, baik dalam hal ketepatan waktu maupun ketaatan pada peraturan yang ada. Dia mengingatkan para praja agar jangan sampai melakukan tindakan tidak terpuji.
Berikutnya, kata Mendagri, Kasat Manggala dan Kasat Bina Pelatihan tidak hanya membina kampus pusat IPDN di Jatinangor. Namun, mereka juga diminta untuk turut mengurusi kampus IPDN lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui, IPDN merupakan sekolah kedinasan terbesar di Indonesia dari semua kementerian/lembaga dengan ribuan mahasiswa dan tempat pendidikannya tersebar di daerah.
“Di semua tempat itu harus dicek, minta izin kepada Pak Rektor ke Bukittinggi, supaya tidak bosan juga di Jatinangor. Di Bukittinggi, di Jayapura, ke Tomohon, ke Lombok, dan kemudian ke Makassar, bahkan juga di daerah Cilandak, Jakarta, itu juga masuk pembinaannya dari Bapak-Bapak berdua,” terangnya.
Di sisi lain, terkait bidang pelatihan, Mendagri mengimbau para pengajar agar tidak terjebak pada materi dan pendidikan reguler seperti biasa (business as usual). Dia meminta materi yang diberikan agar selalu direvisi serta diisi dengan pelatihan maupun pelajaran dasar yang harus dipahami oleh praja sesuai dengan perkembangan zaman.
“Kehidupan kita selalu bergerak dinamis, berubah, oleh karena itu para pengajar itu diberikan masukan supaya mereka juga selain pelajaran dasar yang memang harus dimiliki, bila perlu juga dengan pelajaran yang sudah di-update dengan situasi baru, undang-undang baru, peraturan-peraturan baru, norma-norma baru, sistem politik pemerintahan baru,” ujarnya.
Mendagri berpesan pula agar IPDN tidak hanya melibatkan tenaga pengajar internal, tapi juga dapat mengundang para praktisi untuk menyampaikan materi. Ini dapat dilakukan dengan mengundang kepala daerah yang berprestasi atau pengusaha sukses untuk menjelaskan keberhasilannya. Langkah ini bertujuan untuk memotivasi praja, terutama yang akan menjadi kepala daerah.
Terakhir, Mendagri meminta para praja untuk memanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lulusan IPDN didorong untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dengan belajar di negara maju, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat praja, yakni ilmu dan kultur yang baik. Hal ini bisa menjadi modal berharga bagi praja sebagai agent of change, sehingga bisa membuat revolusi budaya dan mental di dalam negeri.
“IPDN ini menjadi salah satu target untuk memulai revolusi mental ASN yang akan berimbas kepada masyarakat. Nah ini nanti betul-betul saya minta Bapak berdua persiapkan,” tandas Mendagri.
Laporan : Suryadi
