Ngawi, gayortinews.com – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, didampingi Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto mengikuti bincang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (StranasPK) membahas pencegahan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dengan memperkuat fungsi dan pengawasan secara
virtual di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi.
Kamis (08/09/22).
Dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pendirian BUMN dan BUMD salah satunya bertujuan
untuk menggerakkan roda perekonomian suatu
negara atau daerah serta untuk meningkatkan
penerimaan negara terutama dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), sehingga pengurus dari perusahaan
tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam
menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Pendirian perusahaan memiliki tujuan untuk
mendorong perekenomian serta meningkatkan PAD,
oleh karena itu tanggung jawab yang besar dimiliki
oleh pengurus guna berjalannya perusahaan”
katanya.
Alexander Marwata menambahkan, dari hasil
pemetaan yang dilakukan KPK masih ditemukan
berbagai persoalan yang memiliki pengaruh terhadap
kesehatan dari BUMN dan BUMD. Beberapa
diantaranya adalah jumlah kewajiban lebih tinggi dari
jumlah kekayaan yang dimiliki serta jumlah dewan
pengawas atau komisaris yang jumlahnya jauh lebih
banyak dari jumlah direksi.
“Masih terdapat persoalan yang ditemukan dan
mempengaruhi kesehatan perusahaan BUMD”
tambahnya.
Disebutkan Alexander, berdasarkan data yang dimiliki KPK pada periode 2004 sampai Maret 2021 dari sejumlah kasus yang ditangani, tercatat 8,2% berasal dari kalangan BUMD dimana hal tersebut tercermin dari kondisi kesehatan BUMD yang selaras dengan perkara yang ditangani KPK yang melibatkan jajaran
dari BUMD.
Sehingga ungkapnya, kepala daerah diharapkan dapat
memetakan kondisi dari masing masing BUMD dan
dapat meningkatkan fungsi serta pengawasan terutama dalam melakukan pemilihan tenaga yang kompeten untuk mengelola BUMD sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan korupsi.(Hum/Wisnu)
