Jakarta. gayortinews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Tasyakuran Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kegiatan ini berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/09/2022).
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan. Ia melanjutkan, tugas prioritas yang harus dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, yakni mempercepat pendaftaran tanah. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2024.
“Apa yang sudah Bapak Presiden perintahkan kepada saya, yang pertama adalah mempercepat program PTSL. Syukur Alhamdulillah, 81,6 juta bidang tanah sudah terdaftar. Dengan skema yang sudah kita buat, tahun 2023 kita akan membuat _roadmap_ 11 juta sertipikat dan 11 juta peta bidang, begitu juga tahun 2024. Sehingga, akhir tahun 2024 kita sudah menyelesaikan perintah Bapak Presiden adalah 126 juta bidang tanah terdaftar,” terang Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan sambutan di kegiatan Tasyakuran tersebut.
Hadi Tjahjanto menganalogikan, tanah-tanah yang belum terdaftar dan mengalami kendala di lapangan adalah sertipikat yang masih “terbang”. Sebagai mantan Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Udara, ia menargetkan sertipikat tersebut dapat tersampaikan atau “mendarat” ke tangan masyarakat. “Walaupun tentunya masih ada sedikit masalah, yaitu adanya sertipikat yang _terbang_ belum bisa _mendarat_. Tapi yakinlah, karena menteri ini adalah mantan penerbang, bisa _mendaratkan_ sertipikat itu,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di daerah, yakni Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan atas kerja sama yang dilaksanakan dalam rangka percepatan program PTSL serta penyelesaian konflik agraria dengan kerja sama lintas sektor. “Alhamdulillah dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan PT. Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN), kita sudah bisa menyelesaikan semua,” tuturnya.
Dengan melakukan penyelesaian konflik agraria, ia berharap agar Reforma Agraria dapat diwujudkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. “Sebanyak 10,2 juta masyarakat Indonesia, hampir 90% nya itu hidup di kawasan hutan dan mereka mengandalkan hidupnya di sumber daya hutan. Untuk itu, mari kita melaksanakan tugas kita terkait Reforma Agraria untuk meredistribusi tanah di wilayah-wilayah yang sudah menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), agar masyarakat dapat melakukan perekonomiannya dengan baik,” papar Hadi Tjahjanto.
Terkait dengan mafia tanah, ia meminta jajarannya untuk berkomitmen dalam memberantasnya. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, arahan presiden untuk menggebuk mafia tanah di Indonesia harus dilaksanakan. “Sampai saat ini, kita terus mengejar mafia tanah. Kita sudah tahu di mana tempatnya dan kapan kita gebuk. Kita gebuk satu-satu tidak perlu langsung, tapi terakhir baru kita gebuk yang paling besar. Dan saya berkomitmen untuk terus menggebuk mereka. Mari sama-sama kita gebuk!” ungkap Hadi Tjahjanto.
Sebagai informasi, kegiatan Tasyakuran ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; sejumlah mantan Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu Hendarman Supandji, Ferry Mursyidan Baldan, dan Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan ini, Hendarman Supandji menyampaikan pidato “Sekapur Sirih” sebagai menteri senior yang menjabat pada periode tahun 2012-2014. (YS/PHAL)
(Red)
