Asahan || gayortinews.com – Ketua pemantau keuangan negara PKN ucok simanguncong saat memimpin rapat di kantor sekretariat PKN kabupaten,Asahan bersama beberapa rekan dan juga warga desa menyampai kan harapan kepada seruluh lapisan masyarakat agar bersama sama dalam pengawasan tentang dana dana keuangan negara yang di kelola oleh intansi pemerintah dalam kontrol selaku masyarakat ikut berperan serta cari temukan laporkan ungkap dari Ucok Simangunsong selaku ketua PKN Asahan.
Berdasarkan data badan pusat statistik, BPS pada tahun 2014 s/d tahun 2021 lalu jumlah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebesar 83,449 desa, saat ini kita bersama sama mengetahui bahwa dana setiap desa sekitar satu miliar untuk desa tertinggal menjadi desa maju dn desa yg mendiri, dan meningkat kan kesejahtraan masyarat di setiap desa di Indonesia
Dalam hal ini kami tim pkn di seluruh tanah air republik Indonesia menduga bahwa besaran dana desa yg di kucur kan pemerintah pusat setiap tahun nya , tidak maksimal diperuntuk kan sebagai kepentingan yg dimaksud oleh pemerintah, tidak sesuai dana dan pelaksanaan dilapangan.
Dalam hal pengelolaan dana desa tersebut banyak penyimpangan penyimpangan yang terjadi di desa desa diseluruh indonesia oknum pemerintah desa ada yg terseret kasus pidana korupsi dana desa, bahkan saat ini hal korupsi dana desa bukan lagi menjadi isu yang bisa ditutup tutupi.
Besar dugaan kami rakyat pkn kepada oknum yang berwenang korupsi dana desa dilakukan berjemaah
Sesuai dgn UUD no,6 tahun 2014 tentang desa dan UUD no 14 THN 2008 tentang keterbukaan impormasi publik PP 43 tahun 2018
Tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, Pemedagri no,113 dn 114 tentang pengelolaan dana desa ini semua tidak di anggap berguna oleh pengelola keuangan pemerintah.
Pada hal sudah jelas di sebutkan dengan jelas UUD no 14 tahun 2008 pasal 28f.
Dengan membuka akses publik terhadap impormasi, diharap kan badan publik termotivasi bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan rakyat yang sebaik baik nya, dengan demikian hal itu dapat mempercepat mewujudkan pemirintah yang terbuka merupa kan stategis upaya mencegah praktek korupsi kolusi nepotisme KKN dan tercipta nya ke pemerintah yang baik dan transparan.
Dalam rapat tersebut ketua pkn Asahan juga menerangkan kepada tim, dalam mendapatkan informasi publik kepada PPID dan PPID desa sangat ulet dan penuh tantanga hambatan dari pihak instansi intansi tersebut ujar Ucok s
Saya berharap kepada tim PKN dan pran serta masyarakat untuk merantas korupsi, setiap rakyat di printah kan wajib bela negara tutur pembicaraan ketua pkn Asahan dalam rapat terbuka tersebut pungkas nya.eddy MRP /indra
