Minahasa Tenggara. gayortinews.com – Dalam hidup ini Tuhan telah menciptakan alam seisinya dengan sangat sempurna. Semua di rancangnya dan di kendalikan sesuai dengan tata hukum sang pencipta yaitu Tuhan kita. Penciptaannya berupa keteraturan yang terancang . Bukti dari semua itu adalah diciptakannya segala sesuatu dengan berpasang pasangan.Ada yang baik dan buruk, Pria wanita, semua itu merupakan bukti kesempurnaan bagi kita.
Perbedaan tersebut bukanlah hal untuk membedakan. Perbedaan itu tidak sekedar permainan kata kata belaka. Akan tetapi sebuah hal yang harus di pahami. Karena dengan perbedaan itulah segalah kebaikan akan muncul Pria dan perempuan keberadaannya sangat menenentukan perkem bangan dunia ini. Lebih khusus sosok perempuan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang ini mempunyai potensi dan kekuatan yang begitu besar.
Selama ini keberadaan perempuan sangat dikesampingkan sekali. Geraknya tidak pernah dijadikan perhatian. Tapi, ketika semua orang mengetahui potensi besarnya perempuan merupakan pusat hal yang diperhatikan. Kemajuan peran perempuan di dalam kepemimpinan di Indonesia sungguh luar biasa. Keinginan para perempuan untuk mendapatkan jatah lebih besar di dalam kancah politik pun akhirnya terakomodasi.
Ini dapat dilihat dengan adanya kuota 30% untuk pengurus parpol dan pencalonan anggota legislatif. Gejala ini tentunya berdampak pada tuntutan. perempuan harus memainkan perannya dalam mewujudkan demokrasi yang tidak bias gender sekaligus sebagai bukti kedewasaan suatu bangsa.
Hadirnya sosok perempuan ke kancah dimensi publik baik itu membawa kecenderungan baru dalam konteks kekinian. Perempuan ingin dunia memperlakukan kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin.
Tentu sangat mudah melakukan inventarisasi ketokohan perempuan di Indonesia. Misalnya bisa dicari dari sisi profesionalitas, intelektualitas, integritas, kemampuan kepemimpinan, dan tentu saja track record-nya di dalam mengurus organisasi atau bidang tertentu.
Dalam menjelang Pilpres Katrien tampil sebagai salah satu Tim pemenangan kandidat calon presiden RI -AHY(Agus Harimurti Yudhoyono) Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus di percayakan juga dalam Tim Pemenangan Calon gubernur Sulawesi Utara -E2 L (Elly Engelbert Lasut) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat yang akan maju di di Pilkada Sulut yang nantinya akan di laksanakan di tahun 2024 nanti.
Pro dan Kontra
Kiprah politik perempuan di ranah publik agaknya masih belum dapat dilepaskan dari pro dan kontra. Kepemimpinan perempuan, khususnya jabatan politik, masih menjadi sesuatu yang “debatable”. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia sudah seyogianya perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam membangun bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.
Pemberdayaan dan pendidikan dalam dimensi apa pun bagi perempuan adalah suatu keharusan. Dalam partisipasi di ruang publik segala macam hambatan yang dikhawatirkan dapat meminimalisir peran dan kiprah perempuan untuk mengaktualisasikan diri seharusnya direformasi total.
Dalam realitanya ideologi, psikologi, dan minimnya sumber daya manusia perempuan kerap dijadikan senjata ampuh untuk menyerang eksistensi perempuan di ranah publik. Padahal, dari sisi ideologis, misalnya, tidak ada satu pun dalil yang bisa menjadi landasan kuat melarang kiprah politik perempuan.
Bahkan, dalam pandangan Rohaniawan, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Serta melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif. Di samping itu, sejarah perjuangan srikandi Katrien mokodaser pun menunjukkan betapa urgennya peran perempuan di ruang publik.
Oleh karena itu, tidak heran saat itu banyak didapati kaum perempuan yang berani menyatakan sikap dalam sistem pemerintahan. Tidak berbeda dalam konteks kewarganegaraan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang dapat ditinjau dari tiga aspek.
Pertama, dalam tataran individu semua kaum perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, perekonomian yang memadai, dan jaminan pendidikan keagamaan.
Kedua, sebagai warga masyarakat, perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi tehadap sumber daya dan informasi, dan mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajemen pembangunan.
Ketiga, dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, perempuan berhak untuk memilih dan dipilih, berbicara, berserikat, berusaha, dan memperoleh perlindungan hukum.
Rakyat selalu butuh alternatif baru. Kalau penggantinya tak lebih baik cari pilihan lainnya. Begitu terus-menerus. Kita memang tak selalu puas dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi para perempuan tetaplah berjuang dalam berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sayangnya, sampai saat ini jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat belum begitu banyak.
Dan menurut aktivis media Jenly Solang mengatakan bahwa Politisi perempuan diharapkan bisa memberi sentuhan kelembutan dalam politik agar kehidupan politik jadi damai dan santun. Tak perlu anarkisme. Kehadiran perempuan tentu akan membuat kehidupan politik semakin bergairah dan penuh dinamika dalam kehidupan demokrasi ujar Jenly.
(Frangki Tampongangoy)
