Surabaya || gayortinews.com – Kegiatan yang diadakan oleh PDIP DPRD Kota Surabaya Dihadiri langsung oleh Sukandar SH komisi c DPRD Kota Surabaya bidang pembangunan dalam tema penjaringan aspirasi masyarakat reses tahun persidangan ke satu masa sidang ke dua tahun anggaran 2025.
Kegiatan ini diadakan dilingkungan RW 03 kelurahan pakis kecamatan Sawahan dimana dihadiri oleh ketua RW beserta perangkatnya dan warga perwakilan mulai dari RT 1 sampai 15 dengan peserta undangan sekitar 500 orang .
Acara dimulai pukul 19.00 sampai selesai pada hari Senin 10/2/2025.
Sukadar SH atau yang lebih dikenal family er dengan panggilan cak kadar menyampaikan dengan humanis mengenai bantuan bantuan yang ada baik dari pemerintah maupun dari pribadinya.
Seluruh warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi nya diantaranya progam bpjs kesehatan, PIP sekolah, KIP serta infrastruktur lingkungan .
Salah satu warga mengatakan dengan ada nya pertemuan ini kami bisa menyampaikan aspirasi kita apalagi di hadiri dari DPRD Kota Surabaya yakni cak kadar.Saya mengucapkan terima kasih bisa di tampung aspirasi masyarakat.
Sukadar menjelaskan bila ada warga Surabaya ber KTP Surabaya jika berobat di rumah sakit pemerintah Surabaya bila Rumah sakit tersebut menolak maka kami minta posisi pak walikota melakukan tindakan polisinya Kota Surabaya yaitu inspektorat untuk menindak personal yang melakukan itu , bisa jadi bukan rumah sakitnya yang menolak tapi petugasnya.
Lanjut kata cak kadar harapan kami pihak inspektorat bisa turun dan memanggil petugas tersebut agar petugas tersebut bisa di bimtek terlebih dahulu bisa jadi mereka nggak paham atau nggak tahu dan bisa jadi mereka ini melakukannya tanpa sadar karena belum tahu itu bukan tanahnya kita lagi tapi ranahnya inspektorat.
Di dalam sekolah itu ada SPP gratis tapi masih dikenakan untuk anggaran pembayaran seragam sekolah posisinya kepala sekolah harus bertanggung jawab contoh ada studi kasus di salah satu SD di kecamatan Sawahan harga seragam itu variatif 1A kena 150 1B kena 175 1C 200 kenapa itu bisa demikian karena adalah kesalahan dari sekolah tersebut sebenarnya sudah kita anggarkan untuk seragam itu tidak pandang bulu untuk anak sekolah yang baru masuk itu semuanya free kita peroleh dari APBD Surabaya dengan adanya temuan seperti itu kita laporkan kepada dinas pendidikan biar ada tindakan yang diambil oleh dinas pendidikan dan inspektorat kepada kepala sekolahnya diberi sanksi minimal hukuman sosial.jelasnya secara gamblang.
Dakel atau dana kelurahan itu kita anggarkan 5% dari APBD kita kalau APBD kita 12, 6 triliun maka 5% nya kurang lebih sekitar 600 miliar ini dibagi 153 kelurahan Siapa yang punya kewenangan untuk mengelola anggaran ini adalah pak lurah sesuai dengan undang-undang kelurahan yang kita pakai sebagai acuan atau dasar adalah pemakai manfaatnya RT perwakilan dari masyarakat lalu disampaikan ke RW kemudian disampaikan ke kelurahan .
Dana kelurahan l estimasinya tiap kelurahan kurang lebih 4 miliar secara sistem yang sudah kita bangun untuk pengusulannya adalah dari RW yang mengusulkan kelurahan dengan anggaran maksimal 400 juta.
Karena kita baru masuk di RW 3 harapan saya kita bangun sistem tersebut
Dan anggaran itu sudah terakomodir di dalam APBD 2025 kita nunggu dari uang pajak yang sudah ke pemerintah kota baru bisa berjalan apa yang diharapkan di dalam program itu bulan April sudah dimulai untuk pembangunan fisik setahu saya itu.(Red)
